Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dapat dikemukakan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagai unit kerja yang dituntut untuk selalu inovatif dan responsif terhadap perkembangan sosial, berharap menjadi unit kerja yang mampu memadukan aspirasi dari masyarakat (Bottom-up) dan arah Kebijakan dari atas (Top-Down) secara selaras, serasi dan seimbang. Karena itu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar harus menjadi yang terdepan dalam memberikan teladan bagi penyiapan rencana dan penerapan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian maka Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah dalam penanganan masalah sosial di Kabupaten Karanganyar.

Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar terdiri dari

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
  2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
  3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial;
  5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesejahteraan sosial;
  6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
  7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Pengkoordinasian kegiatan;
  2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
  3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  4. Pengkoordinasian tatalaksana;
  5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
  6. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan Barang/Jasa;
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan;
  9. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pembinaan sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Pembinaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan perencanaan pemberdayaan dan pembinaan sosial;
  2. Pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan sosial;
  3. Pengelolaan bantuan sosial;
  4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pembinaan sosial, dan;
  5. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan perencanaan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan penyantunan anak dan keluarga;
  2. Pengelolaan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan penyantunan anak dan keluarga;
  3. Penanganan permasalahan sosial;
  4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan rehabilitasi sosial, dan;
  5. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.